Karhutla Ditangani Bersama, Kapolda Sumsel Pastikan Pencegahan Terus Dimaksimalkan

Tribratanews.polri.go.id – PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Selain melakukan pemadaman terhadap titik api yang masih aktif, langkah pencegahan dan mitigasi di wilayah rawan juga terus dimaksimalkan agar kebakaran tidak meluas maupun muncul di kawasan baru.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. menyampaikan hal tersebut usai mengikuti kegiatan Salat Istisqa bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Griya Agung, Palembang, Selasa (25/8/2026).

Kapolda mengatakan, kolaborasi seluruh pihak menjadi bagian penting dalam pengendalian Karhutla di Sumatera Selatan. Kerja bersama pemerintah daerah, TNI-Polri, stakeholder terkait serta masyarakat terus diperkuat dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.

“Kolaborasinya luar biasa. Pencegahannya kita maksimalkan. Yang masih nyala kita padamkan. Yang di depan kita juga akan kita mitigasi agar jangan sampai terbakar juga,” ujar Kapolda.

Menurut Kapolda, upaya penanganan dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan pencegahan, pemadaman serta penegakan hukum. Hingga saat ini, sebanyak 17 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penanganan perkara terkait Karhutla.

Kapolda juga menyampaikan bahwa terdapat perkara yang telah dituntaskan, sementara sejumlah perkara lainnya masih dalam proses penanganan. Penegakan hukum tersebut tetap berjalan beriringan dengan upaya pencegahan dan penanganan titik api di lapangan.

“Mudah-mudahan ketika kita sudah berbuat bersama dengan Pak Kajati, dengan Pak Gubernur, semuanya sudah baik,” katanya.

Di sisi penanganan lapangan, Kapolda menjelaskan masih terdapat kawasan yang membutuhkan perhatian. Karena itu, pemadaman pada lokasi yang masih terdapat titik api serta mitigasi terhadap kawasan yang berpotensi terbakar terus dilakukan bersama seluruh unsur terkait.

Kegiatan Salat Istisqa yang diikuti Kapolda Sumsel bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar bersama di tengah upaya penanganan Karhutla. Sementara di lapangan, langkah operasional berupa pencegahan, mitigasi, pemadaman dan penegakan hukum terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Kabidhumas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menegaskan, pengendalian Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat karena pencegahan menjadi salah satu langkah penting untuk menekan munculnya kebakaran baru.

“Polda Sumsel bersama jajaran akan terus mengoptimalkan langkah pencegahan, pemadaman dan mitigasi, sekaligus melakukan penegakan hukum terhadap perkara Karhutla yang ditangani. Kami juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran,” ujar Nandang.

Ia menambahkan, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, stakeholder terkait hingga masyarakat harus terus diperkuat. Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai munculnya titik api maupun potensi kebakaran juga diperlukan agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

Polda Sumsel memastikan pengendalian Karhutla akan terus dilakukan secara terpadu melalui langkah preventif, respons cepat terhadap titik api dan penegakan hukum. Kolaborasi seluruh unsur diharapkan mampu menekan risiko kebakaran sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan di Sumatera Selatan.

Prabowo : Apa Motivasi Mereka Bakar Hutan ? Begini Jawaban Kapolda Sumsel Di Depan Presiden

Tribratanews.polri.go.id – PALEMBANG – Menghadapi ancaman siklus tahunan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), pemerintah pusat bersama aparat gabungan dan pemerintah daerah merapatkan barisan. Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI H. Prabowo Subianto, memimpin langsung Rapat Penanggulangan Karhutla di Sumatera Selatan Tahun 2026 yang digelar di Ruang VIP Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Senin (24/8/2026).

Rapat tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh jajaran menteri dan pejabat teras negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel yang dipimpin oleh Gubernur H. Herman Deru. Dalam forum strategis tersebut, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., memaparkan strategi holistik yang telah dan sedang dijalankan oleh Polda Sumsel. Penanganan Karhutla tahun ini tidak hanya bertumpu pada pemadaman, tetapi mencakup pencegahan dini, kolaborasi edukasi, hingga penegakan hukum yang tegas.

Kapolda Sumsel menjelaskan bahwa antisipasi telah dilakukan jauh hari. “Karena Karhutla ini merupakan siklus yang terjadi setiap tahunnya, kami sudah mempersiapkan hal ini mulai dari awal tahun, Bapak Presiden. Pada bulan Februari yang lalu, Bapak Kapolri bahkan hadir mengecek langsung kesiapsiagaan Karhutla sekaligus apel Kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan,” papar Irjen Pol. Sandi Nugroho.

Untuk upaya pencegahan (preemtif) dan edukasi, Polda Sumsel mengedepankan sinergi di tingkat akar rumput. Menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan para Kepala Desa (Kades) sebagai ujung tombak, aparat secara masif memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang larangan membuka lahan pertanian dengan cara dibakar.

Langkah ini, lanjut Kapolda, semakin kuat berkat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang menjadi landasan aparat di lapangan. Selain itu, kolaborasi aktif juga dilakukan saat terjadi kebakaran dan pasca-kebakaran (rehabilitasi) bersama TNI, pemerintah daerah, dan warga setempat.

Namun, upaya persuasif tersebut dibarengi dengan tindakan represif bagi pihak-pihak yang membandel. Penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi bukti komitmen aparat dalam menekan angka Karhutla.

“Berdasarkan kegiatan yang sudah kami pantau, saat ini kami telah menangani kasus sebanyak 15 Laporan Polisi (LP). Selama kejadian di kewilayahan, kami juga sudah menahan 17 tersangka. Mudah-mudahan penindakan ini menjadi shock therapy (efek jera) sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat agar tidak terjadi lagi pembakaran hutan di wilayah Sumsel,” tegas Kapolda.

Dikonfirmasi secara terpisah usai rapat, Kabid Humas Polda Sumsel menyampaikan imbauan tambahan agar strategi ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat luas.

“Sesuai arahan Bapak Kapolda dalam rapat bersama Bapak Presiden hari ini, penanganan Karhutla yang komprehensif membutuhkan kesadaran kolektif. Penegakan hukum adalah langkah terakhir; yang paling utama adalah pencegahan. Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak membakar lahan dengan alasan apa pun, dan segera melapor kepada Bhabinkamtibmas atau Polsek setempat jika melihat titik api,” ujar Kabid Humas.

Rapat koordinasi bersama Presiden RI ini menjadi penegas bahwa penanganan Karhutla di Sumatera Selatan pada tahun 2026 dilakukan secara terpadu dan satu komando. Melalui keseimbangan antara deteksi dini, edukasi yang humanis, kolaborasi lintas instansi, serta penegakan hukum yang memberi efek jera, Sumatera Selatan diharapkan mampu melewati musim kemarau tahun ini tanpa status darurat kabut asap, demi menjaga roda ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kelestarian ekosistem lingkungan.

Tangerang Selatan, Kicaunews.com – Polda Metro Jaya mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan uang rupiah di sebuah gudang kawasan industri Taman Tekno BSD, Setu, Kota Tangerang Selatan, Jumat (21/8/2026) malam. Empat orang diamankan dan masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami peran serta keterlibatan masing-masing.

Dari lokasi, penyidik menemukan sekitar 360.000 lembar yang menyerupai uang rupiah pecahan Rp100.000. Petugas juga mengamankan sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan proses pembuatan, antara lain mesin cetak empat warna, mesin potong, printer, mesin pembuat plat film, mesin UV, tinta, plat cetak, laptop, serta bahan baku kertas.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor D. Mackbon mengatakan, seluruh temuan masih diperiksa lebih lanjut untuk memastikan keaslian dan keterkaitannya dengan perkara. Penyidik juga menelusuri rangkaian kegiatan yang diduga berlangsung di lokasi tersebut.

“Penyidik masih mendalami asal bahan baku, proses pembuatan, kapasitas produksi, serta pihak-pihak yang berperan di dalamnya. Kami juga menelusuri apakah lembaran yang menyerupai uang rupiah ini masih berada pada tahap produksi dan penyimpanan atau ada yang sudah diedarkan,” ujar Kombes Victor Mackbon, Sabtu (22/8/2026).

Menurut Victor, pengembangan dilakukan untuk memetakan perkara dari hulu hingga hilir, termasuk kemungkinan jalur distribusi dan keterlibatan pihak lain. Penyidik belum menyimpulkan luas jaringan maupun jumlah yang mungkin telah beredar karena seluruhnya masih menjadi materi pemeriksaan.

“Yang kami lakukan sekarang adalah membangun gambaran secara utuh berdasarkan barang bukti dan hasil pemeriksaan. Apabila dalam pengembangan ditemukan keterlibatan pihak lain, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai fakta penyidikan,” kata Kombes Victor Mackbon.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, penanganan perkara tersebut tidak hanya berfokus pada temuan di lokasi. Kepolisian juga berkepentingan melindungi masyarakat dari potensi kerugian sekaligus menjaga kepercayaan terhadap rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

“Rupiah bukan hanya alat pembayaran yang sah, tetapi juga salah satu simbol kedaulatan negara. Karena itu, dugaan pemalsuan uang harus ditangani secara serius agar masyarakat terlindungi dan kepercayaan terhadap sistem pembayaran tetap terjaga,” ujar Kombes Budi Hermanto.

Ia meminta masyarakat lebih cermat ketika menerima uang tunai dan tidak mengedarkan kembali uang yang diragukan keasliannya. Pada saat yang sama, masyarakat diminta tidak berspekulasi mengenai luas jaringan maupun jumlah yang telah beredar selama proses penyidikan masih berlangsung.

“Jika menemukan uang yang diragukan keasliannya, jangan diedarkan kembali. Segera laporkan kepada kepolisian agar dapat diperiksa dan ditindaklanjuti,” kata Kombes Budi Hermanto.

Perkara tersebut didalami dengan sangkaan Pasal 374 dan/atau Pasal 375 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 36 dan/atau Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Polda Metro Jaya akan menyampaikan perkembangan perkara berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dan pengembangan penyidikan.

Polda Metro Jaya Ungkap Dugaan Pemalsuan Uang di Tangerang Selatan

Tangerang Selatan, Kicaunews.com – Polda Metro Jaya mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan uang rupiah di sebuah gudang kawasan industri Taman Tekno BSD, Setu, Kota Tangerang Selatan, Jumat (21/8/2026) malam. Empat orang diamankan dan masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami peran serta keterlibatan masing-masing.

Dari lokasi, penyidik menemukan sekitar 360.000 lembar yang menyerupai uang rupiah pecahan Rp100.000. Petugas juga mengamankan sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan proses pembuatan, antara lain mesin cetak empat warna, mesin potong, printer, mesin pembuat plat film, mesin UV, tinta, plat cetak, laptop, serta bahan baku kertas.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor D. Mackbon mengatakan, seluruh temuan masih diperiksa lebih lanjut untuk memastikan keaslian dan keterkaitannya dengan perkara. Penyidik juga menelusuri rangkaian kegiatan yang diduga berlangsung di lokasi tersebut.

“Penyidik masih mendalami asal bahan baku, proses pembuatan, kapasitas produksi, serta pihak-pihak yang berperan di dalamnya. Kami juga menelusuri apakah lembaran yang menyerupai uang rupiah ini masih berada pada tahap produksi dan penyimpanan atau ada yang sudah diedarkan,” ujar Kombes Victor Mackbon, Sabtu (22/8/2026).

Menurut Victor, pengembangan dilakukan untuk memetakan perkara dari hulu hingga hilir, termasuk kemungkinan jalur distribusi dan keterlibatan pihak lain. Penyidik belum menyimpulkan luas jaringan maupun jumlah yang mungkin telah beredar karena seluruhnya masih menjadi materi pemeriksaan.

“Yang kami lakukan sekarang adalah membangun gambaran secara utuh berdasarkan barang bukti dan hasil pemeriksaan. Apabila dalam pengembangan ditemukan keterlibatan pihak lain, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai fakta penyidikan,” kata Kombes Victor Mackbon.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, penanganan perkara tersebut tidak hanya berfokus pada temuan di lokasi. Kepolisian juga berkepentingan melindungi masyarakat dari potensi kerugian sekaligus menjaga kepercayaan terhadap rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

“Rupiah bukan hanya alat pembayaran yang sah, tetapi juga salah satu simbol kedaulatan negara. Karena itu, dugaan pemalsuan uang harus ditangani secara serius agar masyarakat terlindungi dan kepercayaan terhadap sistem pembayaran tetap terjaga,” ujar Kombes Budi Hermanto.

Ia meminta masyarakat lebih cermat ketika menerima uang tunai dan tidak mengedarkan kembali uang yang diragukan keasliannya. Pada saat yang sama, masyarakat diminta tidak berspekulasi mengenai luas jaringan maupun jumlah yang telah beredar selama proses penyidikan masih berlangsung.

“Jika menemukan uang yang diragukan keasliannya, jangan diedarkan kembali. Segera laporkan kepada kepolisian agar dapat diperiksa dan ditindaklanjuti,” kata Kombes Budi Hermanto.

Perkara tersebut didalami dengan sangkaan Pasal 374 dan/atau Pasal 375 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 36 dan/atau Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Polda Metro Jaya akan menyampaikan perkembangan perkara berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dan pengembangan penyidikan.

Dedikasi Personel Polda Sumsel Jinakkan Karhutla di Pedalaman Cengal

Dedikasi Personel Polda Sumsel Jinakkan Karhutla di Pedalaman Cengal

Kabut asap pekat dan aroma gambut terbakar tidak menyurutkan langkah tim Dit Samapta Polda Sumatera Selatan. Tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Aman Nusa II, regu kecil yang dipimpin oleh Ipda Jon Hery, S.Sos., bersama tiga anggotanya—Bripda Ahmad Jaysen, Bripda Muhammad Naufal Abidin, dan Bripda Farchan Ghozi—bergerak menembus garis depan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Medan yang dihadapi jauh dari kata mudah. Akses menuju titik api didominasi lahan gambut basah dan kubangan lumpur pekat yang menenggelamkan kaki hingga selutut. Sambil memanggul selang dan peralatan pemadam berbeban puluhan kilogram, personel harus merayap perlahan, memastikan pasokan air menjangkau bara api yang bersembunyi di bawah permukaan tanah gambut.

Di tengah cuaca terik dan ancaman api yang sewaktu-waktu bisa membesar tertiup angin kencang, koordinasi taktis terus dijaga. Pemadaman di lahan gambut menuntut ketelitian tinggi; permukaan yang tampak padam kerap masih menyimpan bara di lapisan dalam. Tanpa henti, air disemprotkan berulang kali ke titik-titik rawan demi memutus potensi kobaran susulan.

Perjuangan fisik di Cengal menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana kabut asap. Bagi Ipda Jon Hery dan timnya, seragam yang berlumur lumpur dan jelaga adalah konsekuensi tugas demi memastikan langit Sumatera Selatan kembali bersih dari kepungan asap.

Kapolda Sumsel Instruksikan Jajaran Perkuat Deteksi Dini Dan Langkah Mitigasi Karhutla

 Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. menginstruksikan seluruh Polres jajaran untuk memperkuat deteksi dini, pencegahan, mitigasi, dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menyusul meningkatnya potensi kebakaran akibat kondisi cuaca kering di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, Jumat (21/8/2026).

Arahan tersebut disampaikan Kapolda Sumsel sebagai tindak lanjut evaluasi penanganan Karhutla bersama Wakapolri melalui Zoom Meeting. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan Polda Sumsel bersama TNI, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mengantisipasi ancaman Karhutla.

Kapolda menegaskan bahwa penanganan Karhutla di Sumatera Selatan tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman setelah kebakaran terjadi. Deteksi dini, edukasi masyarakat, mitigasi, kesiapan sarana dan respons cepat harus menjadi satu rangkaian yang berjalan secara berkelanjutan.

“Memang titik api tidak bisa kita tolak, tetapi bisa kita cegah dan kita mitigasi. Upaya-upaya yang dilaksanakan selama ini sudah berjalan cukup bagus, tinggal dijaga dan ditingkatkan pelaksanaannya,” tegas Kapolda Sumsel.

Kapolda meminta setiap informasi titik panas yang diperoleh melalui sistem pemantauan seperti SiPongi maupun Lancang Kuning segera diteruskan ke command center masing-masing Polres untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh tim maupun Satgas yang telah dibentuk.

Berdasarkan informasi yang diterima dalam arahan tersebut, sebanyak 31 hotspot terpantau berada di wilayah Sumatera Selatan, dengan konsentrasi antara lain di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kapolda menekankan agar setiap titik panas segera diverifikasi sehingga potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

“Langkah konkret apabila ada titik api itu yang perlu kita jadikan tolok ukur. Tim yang sudah dibentuk harus segera merespons dan menindaklanjuti,” ujarnya.

Selain memperkuat kesiapan personel, Kapolda menginstruksikan jajaran untuk kembali mengecek kondisi embung, sekat kanal, sumber air, serta ketersediaan sumur bor yang dapat digunakan untuk mendukung pemadaman apabila terjadi kebakaran.

Kewaspadaan tersebut perlu ditingkatkan karena kondisi kekeringan mulai terlihat di sejumlah wilayah. Dalam evaluasi yang disampaikan, permukaan Sungai Musi disebut telah mengalami penurunan sekitar dua meter dan Sumatera Selatan telah hampir satu bulan tidak mendapatkan hujan.

Pada tingkat provinsi, penanganan Karhutla dilaksanakan secara terpadu melalui Satgas yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, TNI-Polri dan instansi terkait. Kapolda Sumsel bertindak sebagai Wakil Ketua Satgas, sementara Pangdam II/Sriwijaya sebagai Ketua Satgas.

Polda Sumsel juga telah mendukung langkah mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Sebanyak 43 sorti penerbangan telah dilaksanakan. Dalam dialog bersama Wakapolri, Kapolda turut menyampaikan kebutuhan dukungan lanjutan untuk operasi modifikasi cuaca serta sarana udara guna mempercepat proses verifikasi dan mitigasi, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Wakapolri mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Polda Sumsel dalam menangani Karhutla. Pola penanganan yang diterapkan dinilai telah mencakup upaya pencegahan hingga penanganan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Mabes Polri juga akan mengomunikasikan kebutuhan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca dan helikopter untuk Sumatera Selatan.

Kapolda selanjutnya memastikan Polda Sumsel siap memberikan dukungan kekuatan kepada satuan kewilayahan yang membutuhkan tambahan personel, khususnya apabila muncul titik panas baru yang memerlukan respons cepat.

“Kalau memang ada, kita jangan mundur. Sama-sama kita tindak lanjuti. Jangan pernah lelah untuk tetap berupaya semaksimal mungkin, karena upaya tidak akan menipu hasil,” pesan Kapolda Sumsel.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Instruksikan Jajaran Perkuat Langkah Mitigasi Karhutla

 Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. menginstruksikan seluruh Polres jajaran untuk memperkuat deteksi dini, pencegahan, mitigasi, dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menyusul meningkatnya potensi kebakaran akibat kondisi cuaca kering di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, Jumat (21/8/2026).

Arahan tersebut disampaikan Kapolda Sumsel sebagai tindak lanjut evaluasi penanganan Karhutla bersama Wakapolri melalui Zoom Meeting. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan Polda Sumsel bersama TNI, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mengantisipasi ancaman Karhutla.

Kapolda menegaskan bahwa penanganan Karhutla di Sumatera Selatan tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman setelah kebakaran terjadi. Deteksi dini, edukasi masyarakat, mitigasi, kesiapan sarana dan respons cepat harus menjadi satu rangkaian yang berjalan secara berkelanjutan.

“Memang titik api tidak bisa kita tolak, tetapi bisa kita cegah dan kita mitigasi. Upaya-upaya yang dilaksanakan selama ini sudah berjalan cukup bagus, tinggal dijaga dan ditingkatkan pelaksanaannya,” tegas Kapolda Sumsel.

Kapolda meminta setiap informasi titik panas yang diperoleh melalui sistem pemantauan seperti SiPongi maupun Lancang Kuning segera diteruskan ke command center masing-masing Polres untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh tim maupun Satgas yang telah dibentuk.

Berdasarkan informasi yang diterima dalam arahan tersebut, sebanyak 31 hotspot terpantau berada di wilayah Sumatera Selatan, dengan konsentrasi antara lain di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kapolda menekankan agar setiap titik panas segera diverifikasi sehingga potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

“Langkah konkret apabila ada titik api itu yang perlu kita jadikan tolok ukur. Tim yang sudah dibentuk harus segera merespons dan menindaklanjuti,” ujarnya.

Selain memperkuat kesiapan personel, Kapolda menginstruksikan jajaran untuk kembali mengecek kondisi embung, sekat kanal, sumber air, serta ketersediaan sumur bor yang dapat digunakan untuk mendukung pemadaman apabila terjadi kebakaran.

Kewaspadaan tersebut perlu ditingkatkan karena kondisi kekeringan mulai terlihat di sejumlah wilayah. Dalam evaluasi yang disampaikan, permukaan Sungai Musi disebut telah mengalami penurunan sekitar dua meter dan Sumatera Selatan telah hampir satu bulan tidak mendapatkan hujan.

Pada tingkat provinsi, penanganan Karhutla dilaksanakan secara terpadu melalui Satgas yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, TNI-Polri dan instansi terkait. Kapolda Sumsel bertindak sebagai Wakil Ketua Satgas, sementara Pangdam II/Sriwijaya sebagai Ketua Satgas.

Polda Sumsel juga telah mendukung langkah mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Sebanyak 43 sorti penerbangan telah dilaksanakan. Dalam dialog bersama Wakapolri, Kapolda turut menyampaikan kebutuhan dukungan lanjutan untuk operasi modifikasi cuaca serta sarana udara guna mempercepat proses verifikasi dan mitigasi, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Wakapolri mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Polda Sumsel dalam menangani Karhutla. Pola penanganan yang diterapkan dinilai telah mencakup upaya pencegahan hingga penanganan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Mabes Polri juga akan mengomunikasikan kebutuhan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca dan helikopter untuk Sumatera Selatan.

Kapolda selanjutnya memastikan Polda Sumsel siap memberikan dukungan kekuatan kepada satuan kewilayahan yang membutuhkan tambahan personel, khususnya apabila muncul titik panas baru yang memerlukan respons cepat.

“Kalau memang ada, kita jangan mundur. Sama-sama kita tindak lanjuti. Jangan pernah lelah untuk tetap berupaya semaksimal mungkin, karena upaya tidak akan menipu hasil,” pesan Kapolda Sumsel.

Kapolda Sumsel: Titik Api Tidak Bisa Ditolak, tetapi Bisa Dicegah dan Dimitigasi

 Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. menginstruksikan seluruh Polres jajaran untuk memperkuat deteksi dini, pencegahan, mitigasi, dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menyusul meningkatnya potensi kebakaran akibat kondisi cuaca kering di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, Jumat (21/8/2026).

Arahan tersebut disampaikan Kapolda Sumsel sebagai tindak lanjut evaluasi penanganan Karhutla bersama Wakapolri melalui Zoom Meeting. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan Polda Sumsel bersama TNI, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mengantisipasi ancaman Karhutla.

Kapolda menegaskan bahwa penanganan Karhutla di Sumatera Selatan tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman setelah kebakaran terjadi. Deteksi dini, edukasi masyarakat, mitigasi, kesiapan sarana dan respons cepat harus menjadi satu rangkaian yang berjalan secara berkelanjutan.

“Memang titik api tidak bisa kita tolak, tetapi bisa kita cegah dan kita mitigasi. Upaya-upaya yang dilaksanakan selama ini sudah berjalan cukup bagus, tinggal dijaga dan ditingkatkan pelaksanaannya,” tegas Kapolda Sumsel.

Kapolda meminta setiap informasi titik panas yang diperoleh melalui sistem pemantauan seperti SiPongi maupun Lancang Kuning segera diteruskan ke command center masing-masing Polres untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh tim maupun Satgas yang telah dibentuk.

Berdasarkan informasi yang diterima dalam arahan tersebut, sebanyak 31 hotspot terpantau berada di wilayah Sumatera Selatan, dengan konsentrasi antara lain di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kapolda menekankan agar setiap titik panas segera diverifikasi sehingga potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

“Langkah konkret apabila ada titik api itu yang perlu kita jadikan tolok ukur. Tim yang sudah dibentuk harus segera merespons dan menindaklanjuti,” ujarnya.

Selain memperkuat kesiapan personel, Kapolda menginstruksikan jajaran untuk kembali mengecek kondisi embung, sekat kanal, sumber air, serta ketersediaan sumur bor yang dapat digunakan untuk mendukung pemadaman apabila terjadi kebakaran.

Kewaspadaan tersebut perlu ditingkatkan karena kondisi kekeringan mulai terlihat di sejumlah wilayah. Dalam evaluasi yang disampaikan, permukaan Sungai Musi disebut telah mengalami penurunan sekitar dua meter dan Sumatera Selatan telah hampir satu bulan tidak mendapatkan hujan.

Pada tingkat provinsi, penanganan Karhutla dilaksanakan secara terpadu melalui Satgas yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, TNI-Polri dan instansi terkait. Kapolda Sumsel bertindak sebagai Wakil Ketua Satgas, sementara Pangdam II/Sriwijaya sebagai Ketua Satgas.

Polda Sumsel juga telah mendukung langkah mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Sebanyak 43 sorti penerbangan telah dilaksanakan. Dalam dialog bersama Wakapolri, Kapolda turut menyampaikan kebutuhan dukungan lanjutan untuk operasi modifikasi cuaca serta sarana udara guna mempercepat proses verifikasi dan mitigasi, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Wakapolri mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Polda Sumsel dalam menangani Karhutla. Pola penanganan yang diterapkan dinilai telah mencakup upaya pencegahan hingga penanganan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Mabes Polri juga akan mengomunikasikan kebutuhan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca dan helikopter untuk Sumatera Selatan.

Kapolda selanjutnya memastikan Polda Sumsel siap memberikan dukungan kekuatan kepada satuan kewilayahan yang membutuhkan tambahan personel, khususnya apabila muncul titik panas baru yang memerlukan respons cepat.

“Kalau memang ada, kita jangan mundur. Sama-sama kita tindak lanjuti. Jangan pernah lelah untuk tetap berupaya semaksimal mungkin, karena upaya tidak akan menipu hasil,” pesan Kapolda Sumsel.

Dukung Program Pemerintah, Polda Metro Jaya Renovasi 35 Rumah Warga

Tangerang -Program Bedah Rumah Kemerdekaan Polda Metro Jaya membawa harapan baru bagi keluarga Nuriyah. Warga Kampung Kabasiran RT 02 RW 04, Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, itu kini bisa hidup lebih tenang di rumah yang layak huni.

Nuriyah tinggal bersama suaminya, Muis, dan lima anak mereka. Sebelum direnovasi, kondisi rumah yang mereka tempati cukup memprihatinkan.

Dinding rumah sudah rapuh dan nyaris ambruk. Sementara celah-celah di dinding membuat angin mudah masuk sehingga anak-anak kerap kedinginan pada malam hari.

“Dindingnya sudah mau bocor sampai mau ambruk. Anak-anak selalu kedinginan setiap malam karena angin masuk dari celah-celah rumah,” ujar Nuriyah, Jumat (21/8/2026).

Kondisi tersebut makin berat karena rumah mereka tidak memiliki kamar mandi. Untuk mandi maupun buang air, Nuriyah dan keluarganya selama ini harus menumpang ke rumah tetangga.

Setelah melalui proses renovasi, keluarga tersebut kini dapat menempati rumah yang lebih layak, aman, dan nyaman serta telah dilengkapi kamar mandi. Perubahan itu membuat kebutuhan dasar keluarga yang sebelumnya harus bergantung kepada tetangga kini dapat dipenuhi di rumah sendiri.

Nuriyah mengaku sangat bersyukur atas bantuan tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Kapolri atas perhatian terhadap masyarakat, serta kepada Kapolda Metro Jaya dan seluruh tim yang telah membantu proses renovasi rumah keluarganya.

“Sekarang rumah kami sudah sangat layak huni dan nyaman. Kami tidak perlu menumpang lagi ke rumah tetangga. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga seluruh kebaikan ini dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan rezekinya dilipatgandakan,” tutur Nuriyah.

Rumah Nuriyah merupakan salah satu dari 35 rumah warga yang direnovasi oleh Polda Metro Jaya dalam program Bedah Rumah Kemerdekaan. Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri meresmikan secara simbolis rumah di wilayah Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

Kapolda menyampaikan bahwa program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini sejalan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.

Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui komitmen Polri untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat dan menghadirkan program yang memberi manfaat langsung bagi warga.

“Program ini merupakan program dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, dalam hal penyediaan rumah layak huni. Ini juga merupakan komitmen Bapak Kapolri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan perbaikan bagi masyarakat,” ujar Komjen Asep Edi.

Program Bedah Rumah Kemerdekaan Kapolda Metro Renovasi 35 Rumah Warga di DKI Jakarta

Jakarta -Polda Metro Jaya meresmikan 35 rumah layak huni melalui Program Bedah Rumah Kemerdekaan. Bedah rumah merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.

Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri mengatakan kegiatan peresmian bedah rumah ini bukan sekadar kegiatan seremonial, namun tindak lanjut arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui komitmen Polri untuk hadir lebih dengan dengan masyarakat dan menghadirkan program yang memberi manfaat langsung bagi warga.

Bedah rumah diresmikan secara simbolis oleh Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri di salah satu rumah penerima manfaat di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (21/8/2026).

“Program ini merupakan program dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, dalam hal penyediaan rumah layak huni. Ini juga merupakan komitmen Bapak Kapolri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan perbaikan bagi masyarakat,” ujar Komjen Asep Edi.

Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri meresmikan 35 rumah layak huni, Jumat (21/8/2026). Program bedah rumah ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat. (Foto: dok. Polda Metro Jaya)

Sebanyak 35 rumah telah selesai direnovasi dan siap huni, tersebar di 12 wilayah Polres jajaran Polda Metro Jaya. Rinciannya, Jakarta Pusat (3 rumah), Jakarta Utara (3 rumah), Jakarta Barat (3 rumah), Jakarta Selatan (3 rumah), Jakarta Timur (4 rumah), Tangerang Kota (3 rumah), Bekasi Kota (4 rumah), Kabupaten Bekasi (3 rumah), Depok (3 rumah), Pelabuhan Tanjung Priok (1 rumah), Kepulauan Seribu (1 rumah), dan Tangerang Selatan (4 rumah).

Kapolda berharap rumah yang telah direnovasi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga penerima. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para Kapolres jajaran, mitra, serta seluruh pihak yang terlibat sejak proses pendataan hingga penyelesaian renovasi.

“Mudah-mudahan rumah ini bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi Bapak dan Ibu sekalian. Tolong dirawat dan dijaga. Ini merupakan bentuk perhatian kepada masyarakat agar mendapatkan rumah yang layak untuk dihuni,” kata Komjen Asep Edi.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri berpesan agar penerima manfaat menjaga dan merawat rumah yang telah direnovasi tersebut. (Foto: dok. Polda Metro Jaya)

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan Program Bedah Rumah Kemerdekaan membawa pesan bahwa peringatan kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni, tetapi juga diwujudkan melalui manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kemerdekaan harus hadir dalam kehidupan masyarakat. Rumah yang layak bukan sekadar bangunan, tetapi menjadi ruang bagi keluarga untuk hidup lebih aman dan nyaman, membesarkan keluarga, serta menata masa depan yang lebih baik,” ujar Kombes Budi Hermanto.

Menurutnya, program tersebut juga mencerminkan pengabdian Polri yang tidak hanya hadir melalui tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kepedulian terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

“Polri hadir bukan hanya ketika masyarakat membutuhkan rasa aman, tetapi juga melalui kepedulian yang memberikan manfaat nyata. Semangat inilah yang terus kami jaga dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, Polri hadir sebagai Penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan” pungkas Budi Hermanto.